Jangka Jati Serahkan DIM pada Dinsos Jateng

0
135

SHIMANEWS.id, Jepara –  Aktivis difabel Jawa Tengah yang tergabung dalam Jaringan Kawal Jateng Inklusi  (Jangka Jati) menyerahkan Daftar Isian Masalah (DIM) pada Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah. Itu sebagai masukan substansi rancangan peraturan daerah (Raperda) baru provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak Difabel.

Koordinator Dalam Sahabat Difabel Semarang, Didik Sugiyanto, mengatakan  DIM yang diserahkan kepada Dinsos provinsi merupakan usulan pegiat hak difabel dari semua ragam difabilitas dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Itu supaya Perda baru nantinya tidak hanya mencakup penanganan masalah difabel. Tapi juga aspek pencegahan terjadinya difabilitas, seperti pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, stunting atau gizi buruk, dan penyakit degenerative.

“Cara pandang penyelenggara pelayanan publik dan pemerintahan selama ini masih terkesan belas kasihan. Harapan ke depan, Perda baru ini nanti akan bisa mengubah cara pandang tersebut menjadi human right and sosial model,” ujar Didik dalam keterangan tertulis yang diterima Shimanews.id, Kamis, 4 Maret 2021.

Perwakilan Gerkatin Jawa Tengah, Mahendra Teguh, menyampaikan bahwa difabel tuli mengalami kesulitan dalam berkomunikasi saat pandemi covid-19. Sebab, para petugas kesehatan selalu memakai masker sehingga menyulitkan difabel tuli untuk membaca gerak bibir lawan bicara.

“Misalnya terkait vaksinasi Covid-19, kawan-kawan tuli juga butuh informasi yang jelas tetapi sampai saat ini masih mengalami kesulitan atau hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan para petugas kesehatan yang rata-rata belum bisa menggunakan isyarat,” tuli Mahendra Teguh.

Kepala Dinsos Jawa Tengah, Harso Susilo, mengatakan menyambut baik dan mengapresiasi DIM yang disampaikan Jangka Jati. Inisiatif Perda baru oleh Dinas Sosial Jawa Tengah ini sudah muncul tahun 2020, tetapi adanya pandemi covd-19 maka inisistif tersebut baru bisa dilanjiutkan tahun ini.

“Harapannya tahun 2021 ini Perda baru tersebut sudah ditetapkan, kami akan selalu melibatkan perwakilan difabel dalam setiap proses pembahasan,” kata Harso.

Dinas Sosial akan selalu bersama jaringan difabel untuk bersama-sama mempertahankan substansi dan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ada aspirasi yang belum bisa diakomodir dalam Perda, mungkin akan diakomodir dalam Pergub sebagai aturan pelaksanaan dari Perda tersebut.

“Aspirasi dalam bentuk DIM itu merupakan sebuah kearifan lokal yang merupakan substansi krusial Perda nanti, disamping substansi yang diambil secara mutatis mutandis dari regulasi terkait, khususnya UU nomor 8 tahun 2016 dan peraturan turunannya,” kata Harso. (Rhs/SN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here