Bupati dan Nelayan Kompak Tak Menolak Penambangan Pasir Laut

0
293

Laut utara Jepara (Foto: Shimanews.id)

SHIMANEWS.id, Jepara – Rencana penambangan pasir laut di perairan Jepara utara menuai pro dan kontra. Bupati Jepara dan sebagian nelayan di Jepara utara kompak tak menolak penambangan pasir laut di Balong.

Bupati Jepara, Dian Kristiandi, mengatakan tidak menolak adanya penambangan pasir tersebut. Pasalnya, yang mengeluarkan izin penambangan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Soal pertambangan ini kewenangan (izin) provinsi. Kalau di daerah, saya meminta siapapun yang melakukan penambangan untuk menyalurkan CSR dengan baik. Kalau itu tidak dilakukan saya yang pertama akan melakukan evaluasi, ” ujar Dian, Rabu, 24 Maret 2021.

Bila sampai sekarang masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya rencana penambangan itu, pihaknya meminta agar perusahaan segera menyosialisasikannya.

”Saya meminta, yang penting, siapapun yang mengantongi izin penambangan ini adalah memperhatikan lingkungan,” kata Dian.

Ketua Paguyuban Kelompok Nelayan (PKN), Marwaji, mengaku tidak mempermasalahkan penambangan pasir tersebut. Ada sejumlah alasan yang mendasari sikapnya itu. Yaitu penambangan yang dilakukan di tengah laut dengan jarak 4-6 mil dari bibir pantai, berarti hanya berdampak kecil pada lingkungan.

Selain itu, pasir yang diambil pun digunakan untuk pembangunan di laut. Dalam hal ini adalah pengurukan proyek Tol Semarang-Demak.

”Artinya masih digunakan di laut. Bukan dibawa ke darat. Penggunaannya masih di satu wilayah Jawa Tengah. Serta untuk mendukung kebutuhan proyek nasional yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat,” terang Marwaji, Kamis, 25 Maret 2021.

Bukan hanya itu, lanjut Marwaji, pihaknya menilai ada komitmen tanggung jawab berupa CSR bagi nelayan dan masyarakat yang terdampak,ada juga komitmen perusahaan untuk bertanggungjawab memulihkan ekosistem paska penambangan.

”Sebelum operasi, perusahaan harus tetap taat dengan peraturan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pihak perusahaan sangat kooperatif. Jadi kami mendukung kegiatan penambangan pasir di wilayah laut Balong-Bumiharjo, asalkan perusahaan tidak keluar dari komitmen awal,” imbuh Marwaji.

BACA JUGA: DPRD dan Aktivis Lingkungan Soroti Rencana Penambangan Pasir Laut

Seperti diketahui, dalam waktu dekat ada dua perusahaan, yaitu PT Bumi Tambang Indonesia (BTI) dan PT Energi Alam Lestari (EAL), yang akan mengeruk pasir di perairan Balong. Luas area yang akan dikeruk adalah 3.389 hektare area sedalam 30 centimeter. (Rhs/SN)

Tinggalkan Balasan